Krisis Finansial di AS : Sebuah Kebangkrutan (Ideologi) Ekonomi

oleh Arief R. Hakim

Dari Invisible Hands ke Odious Hands

Tumor krisis finansial di AS kini sudah menunjukkan keganasannya dan telah menular—dalam berbagai derajat — ke beberapa negara di Eropa dan Asia. Tak dipungkiri bahwa badai krisis kini sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Otoritas moneter di berbagai negara kini sedang sibuk memperkuat pertahanan moneternya dari efek tular (contagion effect) krisis finansial tersebut. Namun tak bisa dipungkiri bahwa otoritas moneter di AS adalah yang paling sibuk dan kalut. Setelah senat AS menyetujui upaya pemerintah untuk menggelontorkan dana dalam bentuk program penjaminan (bailout) sebesar USD 700 milyar, kini adagium laissez faire dan mitos the invisible hand telah berubah menjadi the odious hand karena praktik kotor para pelaku sektor finansial yang begitu rakus menumpuk akumulasi profit hingga turut memberi andil terhadap ambruknya pasar finansial di AS.

Krisis finansial di AS telah merontokkan beberapa perusahaan dan bank besar. Efek negatifnya pun juga melintasi benua Eropa dan Asia. Beberapa perusahaan besar tersebut dianggap too big to fail (terlalu besar untuk bangkrut), artinya ketika perusahaan-perusahaan besar tersebut bangkrut dan tidak segera diselamatkan, maka pengaruhnya akan semakin buruk bagi perekonomian. Sehingga pemerintahan Bush merasa perlu untuk mengambil alih Fanny dan Freddy, kemudian “kawin paksa” antara Merril Lynch dengan Bank of America, juga bantuan sebesar USD 85 miliar dari The Fed terhadap AIG (American International Group). Kebijakan bailout oleh Bush pun sempat memunculkan kecemasan yang aneh dan naif di kalangan ekonom neoliberal bahwa perekonomian AS sedang bergerak menuju sosialisme. Tidak, AS sama sekali tidak sedang menuju kepada sosialisme, namun seperti kata Lenin, AS sedang berada pada fase kapitalisme yang sedang membusuk (decay of capitalism).

Memang jika kita bandingkan dengan indikator makroekonomi Indonesia, dana sejumlah USD 700 milyar bukanlah angka yang kecil. Dalam catatan sejarah, jumlah dana bailout tersebut adalah yang terbesar sejak The Great Depression 1929. Nilai nominal tersebut adalah setara dengan 11 kali cadangan devisa kita, atau setara dengan 1,5 kali PDB Indonesia menurut APBN-P 2008. Besarnya nominal dana penjaminan yang digelontorkan tersebut telah memberikan gambaran betapa pemerintah AS sadar betul mengenai magnitude dari krisis yang sedang dan akan mereka hadapi. Problem lain yang muncul kemudian adalah maraknya protes dari masyarakat miskin AS atas besarnya dana bailout yang dikucurkan pemerintah Bush terhadap perusahaan-perusahaan besar. Dana bailout tersebut adalah dana yang dihimpun dari pajak masyarakat, namun penerima yang diprioritaskan adalah orang-orang semacam Martin Sullivan. Kekayaan masyarakat di bawah sistem kapitalisme tidak pernah mengikuti alur trickle down effect, melainkan trickle up effect. Dan parahnya, kekayaan tersebut dikelola dan dimiliki oleh tangan-tangan kotor (odious hands).

Overproduksi dan Kerapuhan Finansial

Sebagian kalangan ekonom berpendapat bahwa krisis finansial yang terjadi di AS adalah karena adanya praktek moral hazard di kalangan pelaku sektor finansial, termasuk di dalamnya aksi spekulasi. Pandangan seperti itu hanya akan menghasilkan rekomendasi revisionistik yang sifatnya hanya “memperbaiki pipa-pipa, bukan meruntuhkan gedung lama dan membangun gedung yang baru”. Memberantas spekulasi adalah pekerjaan mustahil dalam alam kapitalisme karena kita tahu bahwa naluri moral hazard dipupuk-subur oleh para pemeluk teguh neoliberalisme, seperti yang diajarkan oleh salah satu ekonom penganjur neoliberalisme, Theodore Levitt (1958) yang mengatakan bahwa “…bisnis harus berkompetisi seperti dalam perang. Seperti halnya perang yang efektif, bisnis harus dijalankan dengan berani, dan yang terpenting bukan secara moral (not morally)”.

Krisis finansial di AS adalah gambaran dari adanya overproduksi dalam skala besar terutama di sektor finansial, namun pada saat yang bersamaan di sektor riil terjadi pelambatan produksi sekaligus penurunan daya beli masyarakat AS. Memang semenjak terjadinya tragedi 11 september, perekonomian AS selalu ditandai dengan defisit neraca perdagangan dan neraca pembayaran (twin deficit) yang turut disebabkan oleh agenda perang imperialisme yang memaksa pemerintah AS untuk memobilisir segenap sumber daya ekonomi untuk membiayai perang.

Overproduksi tersebut bukan hanya pada barang dan jasa, melainkan juga pada kapital. Dalam situasi kapitalisme yang telah membusuk seperti perekonomian AS, surplus kapital tidak lagi diputar di sektor pertanian ataupun industri karena kedua sektor tersebut hanya menghasilkan tingkat profit yang rendah. Dengan kata lain, surplus kapital yang terakumulasi tersebut tidak terserap oleh sektor riil, namun berputar kembali di sektor finansial. Pembentukan surplus kapital tersebut—seperti yang terjadi pada kredit perumahan kualitas rendah—cenderung berdasar kepada harga yang menjauhi nilai riil dari komoditasnya. Ketika nilai komoditas tersebut kembali kepada harga riil, maka pecahlah gelembung.

Sampai saat ini belum ada bukti empiris bahwa investasi porotofolio mampu menjadi generator pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Bahkan sebaliknya, meningkatnya investasi portofolio yang tak diregulasi malah semakin meningkatkan resiko bagi terjadinya kerapuhan finansial (financial fragility). Di banyak negara berkembang, gelombang spekulasi di pasar saham memberi kontribusi signifikan terhadap terjadinya krisis finansial seperti yang terjadi pada Tequilla crises di Meksiko pada tahun 1995, juga Malaysia dan Thailand pada tahun 1997 (Chang dan Grabel, 2004). Temuan ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Stiglitz (2002) yang mengungkapkan bahwa bebasnya lalu-lintas modal internasional adalah penyebab dari hampir semua krisis nilai tukar dalam satu dekade terakhir di beberapa negara emerging market, seperti di Meksiko 1994, Asia tenggara 1997, Rusia 1998, Turki 2001, dan Argentina 2002. Stiglitz mencontohkan India dan China yang lolos dari krisis nilai tukar karena kedua negara tersebut tidak meliberalisasikan lalu-lintas modal.

Monopoli AS dan Kompetisi Global

Situasi overproduksi yang terjadi di AS tidak bisa dilepaskan dari bangunan monopoli AS yang kukunya mulai ditancapkan paska kemenangan AS dalam Perang Dunia II, tepatnya periode 1945 hingga 1980. Periode ini ditandai oleh adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat sebagai resultan dari rekonstruksi massal di Eropa dan Asia akibat kehancuran dari PD II., dimana madzhab Keynesian menempati posisi terhormatnya. Penyelenggaraan kegiatan ekonomi pada periode tersebut lebih didominasi oleh peran institusi negara dalam melakukan perluasan (ideologi) pembangunan sekaligus menjaga fungsi pasar. Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat di AS dan negara-negara pusat kapitalisme pada akhirnya sampai pada titik deminishing return di era pertengahan ‘70an yang ditandai dengan adanya stagflasi dan boom oil, yang kemudian membawa perpisahan dengan madzhab Keynesian pada era ‘80an. Pada gilirannya, ide-ide yang dikembangkan oleh Mont Pelerin Society lah yang kemudian berjaya dimana mereka menawarkan konsep Self-limiting State sebagai serangan terhadap konsep Big Government-nya Keynes.

Pada saat bersamaan, kompetisi di antara negeri-negeri kapitalis maju pun semakin vulgar. Suksesnya rekonstruksi Jerman dan Jepang, juga pesatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa negara seperti Brazil, India, Korsel menandai kompetisi global tersebut. Namun seberapapun sengitnya kompetisi tersebut, imperium monopoli AS tetap tak tertandingi. Menurut kalkulasi ekonomi, GDP AS saat ini adalah 31% dari GDP dunia. Maka wajar adanya jika perekonomian AS terkena resesi, perekonomian dunia juga terkena dampaknya. China dan India walaupun tumbuh dengan pesatnya (di atas 10%) tetap tidak bisa diharapkan meskipun dengan menggabungkan GDP kedua negara tersebut, dimana kita hanya akan memperoleh angka 7,05%. Perekonomian Jepang pun juga tidak bisa diharapkan terlalu banyak karena Jepang memiliki problem demografi yang semakin menua. Artinya, secara ekonomi, politik, maupun militer, AS tetap sebagai imperium abad 21.

Setidaknya akan timbul pertanyaan, apakah krisis finansial yang sedang terjadi di AS akan mengarah kepada berakhirnya hegemoni AS, terutama setelah dihajar oleh berbagai macam krisis. Tahun 2001 lalu AS bisa lolos dari resesi karena Alan Greenspan (Presiden The Fed pada waktu itu) menggelontorkan likuiditas. Pada waktu itu kredit murah merambah ke berbagai bentuk dan setiap orang begitu mudah memperoleh kredit. Bahkan orang yang tidak layak mendapat kredit pun bisa memperolehnya (subprime loan) yang dikemudian hari malah memunculkan bibit resesi baru. Ini adalah gambaran bahwa kapitalisme tidak pernah memiliki strategi yang jitu untuk memberantas krisis. Solusi yang ditawarkan pun hanya bersifat jangka pendek dan hanya menyelesaikan satu bibit penyebab krisis, namun pada saat bersamaan malah membiakkan bibit baru untuk krisis yang baru.

China: Naga Merah yang Tengah Bangkit

Arief Rahman Hakim

Sebelum menjelma menjadi salah satu bengkel industri abad 21 seperti saat ini, China pernah merasakan kehinaan sebagai bangsa yang terjajah. Kekuatan imperialisme telah menjajah rakyat China selama lebih dari satu abad, yang awal mulanya melalui kapal-kapal dagang yang memperjual-belikan barang-barang dan kemudian dengan merampas bagian-bagian dari bangsa China. Tercatat, China pernah dijajah oleh Inggris, AS, juga Jepang. Namun kini China tumbuh menjadi kekuatan baru dalam arsitektur ekonomi-politik global. Kemajuan yang kini diraih oleh bangsa China tidak lepas dari modal dan rekayasa sosial yang dilakukan oleh pemimpin dan rakyat China dalam beberapa dekade terakhir. China memang memiliki modal sosial yang menonjol. Mulai dari jumlah penduduk terbesar dunia hingga kesadaran rakyat untuk membangun negerinya tak mustahil bahwa China mampu berdiri sejajar dengan negara-negara maju lainnya.

Kebudayaan yang Produktif

Kemajuan suatu bangsa berkaitan erat dengan kebudayaan dari bangsa tersebut. Michael Porter menyebut bahwa suatu bangsa dapat bangkit dan mencapai kemakmuran ketika suatu bangsa memiliki “productivity culture”. Menurut pendapatnya, productivity culture tidak berasal dari dalam (misalnya dari kultur China yang telah berusia 5000 tahun), melainkan muncul sebagai akibat dari persaingan antar-bangsa. Masih menurut Porter, kultur seperti ini harus menaruh harap pada jasa baik negara untuk merangsang kemunculannya. Analisis Porter menarik, namun ia gagal dalam menemukan dari mana asal kultur yang produktif tersebut. Dengan hanya menyebut persaingan antar-bangsa, Porter seolah lupa bahwa kekuatan utama atas nasib suatu bangsa, adalah bangsa itu sendiri. Lalu dari mana kultur produktif bangsa China muncul? Tak lain adalah dari memori kolektif bangsa China yang pernah demikian terhina sebagai bangsa terjajah oleh bangsa barat pada pertengahan abad 19. Bangsa China sangat menyadari bahwa mereka adalah bangsa yang besar yang pernah berjaya di masa lampau dan mampu bersaing dengan bangsa lainnya, namun tidak dengan bangsa barat. Kekalahan bangsa China oleh bangsa barat menjadi salah satu “bahan bakar” bagi aiguozhuyi (nasionalisme) dan semangat untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain.    

Kemandirian yang Mewujud

Tidak sulit untuk melacak kapan batu-bata kemandirian pertama dari bangsa China diletakkan. Dengan melihat model pembangunan awal pasca revolusi, apa yang dimaksud “model China” adakalanya lebih menjurus pada gambaran pembangunan China yang didasarkan pada pemikiran-pemikiran Mao Tse-tung sejak keberhasilan revolusi 1949. Bagaimanapun kita tidak bisa mengecilkan peran revolusi tersebut dalam perkembangan China hingga saat ini, karena revolusi tersebut adalah “patahan sejarah” sekaligus sebagai sebuah testimoni atas sebuah kegigihan perjuangan massa rakyat yang terorganisir yang mampu mengalahkan, baik secara politik maupun militer, kekuasaan imperialisme yang kuat.

Pada saat Mao melancarkan Gerakan Loncatan Jauh Ke Depan pada tahun 1958, terjadi perubahan politik luar negeri secara signifikan yang ditandai dengan pemutusan hubungan dan penarikan bantuan dan ahli-ahli Uni Soviet, sejak mana China mulai menganut strategi pembangunan berdikari (self-reliance) yaitu “mempertahankan independensi, memegang prakarsa di tangan sendiri dan mengandalkan pada kemampuan usaha sendiri”, dan di lain pihak “meminimumkan gagasan-gagasan , pengaruh-pengaruh, dan aspirasi-aspirasi asing”[1]. Sejak itu semboyan Mao mulai popular di kalangan rakyat, yakni “Pertama miskin, dan kedua kosong” (i-ch‘ung-erh-pai). Semboyan tersebut ingin memberitahukan dan menyadarkan bahwa China adalah suatu negara yang secara ekonomi masih terbelakang tapi sebagaimana kertas yang putih-kosong, ia lebih leluasa untuk diisi dengan gambar-atau tulisan yang baru[2].

Pada periode ini, batu-bata kemandirian pertama diletakkan untuk menyusun model pembangunannya sendiri yang baru. Mao tidak ingin meniru mentah-mentah pola pembangunan negara sosialis yang telah maju—sebagaimana yang telah dicapai oleh Uni Soviet—dengan ciri mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui industrialisasi dengan titik-berat pembangunan industri berat-dasar-besar, serta pro teknologi tinggi, sistem pemerintahan teknokrasi dan profesionalisme dalam birokrasi dan militer. Oleh karena itu Mao menginginkan model pembangunan yang cocok dengan taraf perkembangan yang ada, yakni yang memprioritaskan pertanian dan industrialisasi yang berorientasi dan menunjang pertanian. Mao melihat bahwa kondisi masyarakat China sangatlah berbeda dengan kondisi di Uni Sovyet, sehingga mengadopsi kurang tepat disamping ada motif nasionalisme dari Mao untuk tidak mengadopsi pola pembangunan a la Uni Soviet.

Dalam khasanah teori ekonomi pembangunan, model pembangunan China pun menempati posisi khusus karena ia memiliki model pembangunan yang berbeda dengan umumnya teori pembangunan yang hanya mengenal “model Jepang” dan “model NICs”. Model Jepang diakui karena kesuksesan Jepang untuk keluar dari kekalahan PD II dengan sukses. Adapun model pembangunan dari negara-negara yang tergabung dalam New Industrialised Coutries (Korsel, Taiwan, Hong Kong, Singapura) juga berhasil memasuki kelompok “negara kaya baru” dalam tempo yang pendek. Sampai saat ini belum ada ekonom yang mampu menjelaskan secara profetik mengenai apa itu “model China” karena ia adalah model yang tidak punya cetak biru yang pasti. Deng berkali-kali mengatakan bahwa pembangunan yang sedang dijalankannya maupun oleh pengganti-penggantinya adalah ibarat mo zhe shitou, guo he (menyeberangi sungai sambil meraba-raba batu dengan kakinya dan berusaha untuk tidak jatuh).

Akses Pendidikan Seluas-luasnya untuk Rakyat

Pada pertengahan tahun 1980-an, Qian Xuesen (sahabat dekat Deng Xiaoping sekaligus Ketua Komite Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) mengusulkan agar pada tahun 2000 semua pegawai pemerintahan adalah lulusan universitas, pemimpin tingkat kabupaten adalah bergelar master, dan semua menteri maupun wakil menteri harus bergelar doktor. Meskipun usulan Qian tersebut dinilai berlebihan dan sulit diimplementasikan, namun menjelang Kongres Partai ke 12 (1982), ditetapkanlah kebijakan untuk seluruh partai yang disebut “si hua” atau “Empat Mengubah”, yakni mengubah menjadi remaja (niangqinghua), mengubah menjadi bersemangat revolusioner (geminghua), mengubah menjadi profesional (zhuan-yehua), dan mengubah menjadi berpendidikan (zhisihua)[3].

Akses pendidikan juga dibuka seluas-luasnya kepada rakyat jauh-jauh hari sebelum partai memperkenalkan konsep “Empat Mengubah” di atas. Adalah pengalaman kekalahan China dalam menghadapi Inggris pada 1840 yang terkenal dengan “Perang Candu” dimana tentara China ditaklukkan, bahkan dimusnahkan, oleh tentara Inggris yang memiliki persenjataan yang jauh lebih canggih. China mengalami kekalahan berturut-turut dari negara-negara Barat, bahkan oleh Jepang semata-mata karena kalah teknologi. Pengalamam pahit inilah yang mendorong perombakan besar-besaran terhadap sistem pendidikan di China. Pada tahun 1905, ujian secara kuno (yang berasal dari tahun 500 M) untuk menjadi pegawai negeri dinyatakan bubar dan digantikan dengan pendidikan modern menurut model Barat. Pada saat itulah dimulainya gerakan untuk mempelajari sains dan teknologi Barat. Bahkan salah satu filsuf terkemuka saat itu, Hu Shi, mengatakan kalau ingin menyelamatkan China, maka China harus memeluk sains[4].

Perhatian terhadap pentingnya pendidikan makin menguat saat PKC berkuasa. Dengan berpedoman untuk selalu melandaskan segala tindakan dan kebijakan pada yang ilmiah, maka pendirian universitas-universitas modern gencar dilakukan. Perkembangan sains dan teknologi mendapat perhatian yang cukup besar terbukti dengan dikirimkannya 11.000 mahasiswa ke Uni Soviet pada periode 1949-1960. Pada tahun 2008 jumlah tersebut mengalami peningkatan dimana 700.000 mahasiswa China yang menuntut ilmu di 103 negara. Pada saat bersamaan, di terdapat sekitar 200.000 mahasiswa asing dari 188 negara yang menuntut ilmu di universitas-universitas di China.

Menyerap Semangat Zaman

Bangsa China dikenal sebagai bangsa yang ulet dan teguh dalam belajar. Untuk mencapai kemajuan yang diingikan, mereka tak setengah-setengah dalam mempelajari best practices dari negara-negara lain. Pada saat bersamaan, negeri ini juga berani melakukan percobaan-percobaan sosial. Kita bisa menyebut beberapa “proyek sosial” seperti gerakan Lompatan jauh Ke Depan pada era Mao, juga gerakan gaige (reformasi) dan kaifang (keterbukaan) pada era Deng Xiaoping. Gerakan Lompatan Jauh Ke Depan telah banyak dibahas pada bab di atas. Adapun pada gerakan gaige & kaifang, rakyat China memasuki sebuah wahana baru bernama ekonomi pasar dimana rakyat diberi kesempatan untuk xiahai yang secara harfiah berarti “terjun ke lautan” yang sebenarnya tak jauh dari pengertian “melakukan kegiatan dalam perekonomian pasar bebas. Berbeda dengan era Mao, kesadaran politik rakyat menjadi tujuan utama dalam proyek-proyek sosialnya. Hanya dengan kesadaran politik yang benar maka segala tugas bisa dijalankan dengan benar. Oleh karena itu China pada era Mao banyak dijumpai hiruk-pikuk kampanye-kampanye politik seperti Gerakan 100 Bunga dan Gerakan Anti Kanan (1956), Lompatan Jauh Ke Depan (1957-1960), hingga ke Revolusi Besar Kebudayaan Proletar (1966-1969). Semua gerakan itu diperlukan untuk menghindarkan China dan PKC dari kebangkitan kembali kaum borjuasi dan kapitalisme di China. Ini semua berangkat dari pemikiran Mao pada akhir 1950-an yang mengatakan bahwa “bahkan dalam tahap sosialis pun, masih akan ada kontradiksi, yakni antara keyakinan revolusioner yang murni melawan kecenderungan-kecenderungan birokratis, elitisme, revisionisme, dan restorasi kapitalisme”[5].

Sejak kemenangan revolusi sosialis 1949, proyek pembangunan bangsa melibatkan unsur-unsur ideologi komunisme yang berbasis pada Marxisme–Leninisme. Mao membuat analisis brilian Marxis-Leninis tentang hubungan antara “knowing”(teori) dan “doing” (praktis) yang telah menjadi subjek kontroversi dalam filsafat Cina sejak era Konfisianisme hingga Sun Yat-sen (Wai Lu, 1959:140). Pada era Mao (1949-1976), China menerapkan sistem ekonomi tertutup dengan peraturan yang sangat ketat. Mao percaya bahwa pembangunan di Cina akan berhasil melalui strategi zili geng sheng (berdiri di atas kaki sendiri). Kemudian, setelah Mao wafat, tampilah Deng Xiaoping yang membawa gagasan “sistem ekonomi sosialis pasar”. Deng cenderung menjalankan strategi Yangwei Zhongyong (mengandalkan kemampuan luar negeri untuk kepentingan dalam negeri Cina). Dalam hal ini, Deng melihat hubungan baik dan kerjasama ekonomi dengan AS dan negara-negara Barat sebagai landasan untuk mewujudkan cita-cita “Cina yang modern dan kuat”. Tujuan tersebut diimplementasikan melalui platform Sige Xiandaihua (empat modernisasi) dan Kaifang zhengzi (politik pintu terbuka). Para pemimpin China selalu mengaitkan antara pilihan ideologi dengan karakter kerja keras yang dimiliki bangsa China. Terlepas dari pilihan ideologinya, seluruh potensi alam maupun rakyatnya selalu mampu menghasilkan energi pembangunan yang besar.

Penutup

China, dalam sejarahnya pernah menjadi bangsa terjajah. Perasaan terhina sebagai bangsa terjajah tersebut kemudian menghasilkan sebuah memori kolektif yang kuat dan merata di kalangan rakyat China, yang kemudian menjadi bahan bakar bagi nasionalisme dan kemajuan pembangunan China. Angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, produk-produk ekspor yang membanjiri dunia, atlit-atlit yang selalu merajai berbagai kompetisi olahraga, juga kemajuan di bidang seni, sains dan teknologi yang diraih bangsa China tidak diperoleh secara gratis. Memori kolektif dari bangsa China, baik sebagai bekas negara jajahan maupun memori terhadap kejayaan masa lampu, telah mampu mengikat pemimpin dan rakyat China untuk membentuk kebudayaan yang produktif. Apapun ideologinya, baik saat memeluk komunisme maupun kini dengan sosialisme pasar-nya, China mampu menangkap semangat zaman untuk membuat China menjadi bangsa yang hebat lagi di dunia.

 

DAFTAR PUSTAKA

–          Eckstein, Alexander, “China’s Economic Revolution”, Cambridge. Cambridge University Press, 1972.

–          Mao Tse-tung, Mao Tse Tung: Four Essays on China and World Communism, Lancer Books, N.Y, 1972.

–          W.M. Theodore de Bary et al. (eds.) Sources of Chinese Tradition, Vol 2 (New York: Columbia University Press, 1960.

–          Wibowo, I., “Belajar Dari Cina”, Kompas, 2007.

 

---

[1] Alexander Eckstein, “China’s Economic Revolution”, Cambridge. Cambridge University Press, 1972, hal 284.

[2] Kelak pada era Deng, semboyan tersebut tidak lagi populer dan diganti dengan zhi fu shi guangrong (menjadi kaya itu mulia).

[3] Lihat I. Wibowo “ketika Kaum Teknokrat Mengendalikan Cina”, dalam “Belajar Dari Cina”, Kompas, 2007, hal.139.

[4] Hu shih, “Pragmatism”, dalam W.M. Theodore de Bary et al. (eds.) Sources of Chinese Tradition, Vol 2 (New York: Columbia University Press, 1960), hal. 169 – 17. Tentang perdebatan tentang pentingnya sains, lih. Ibid., hal. 172-181.

[5] Mao Tse-tung, “On the Correct Handling of Contradiction Among People, dalam Mao Tse Tung: Four Essays on China and World Communism, Lancer Books, N.Y, 1972.  

Pilar-Pilar Penyokong Kapitalisme (di) AS

Resensi Buku

Judul Buku : Neo-Imperialisme Amerika Serikat
Penulis : Noam Chomsky
Penerbit : Resist Book, Yogyakarta
Cetakan : Pertama, November 2008
Tebal : xxiii + 233 halaman

Sebuah buku yang berisi upaya untuk mengkritisi kapitalisme AS dari pandangan seorang warga AS tentunya akan memberikan rasa penasaran yang berbeda. Termasuk rasa penasaran kita mengapa sistem kapitalisme tidak mendapat tentangan berarti dari masyarakat AS sementara pada saat yang bersamaan kapitalisme begitu dikutuk di beberapa negara? Atau bagaimana kapitalisme di AS dirawat hingga begitu awetnya?

Pendidikan dan Demokrasi yang dilemahkan
Dalam buku ini, Chomsky mencoba meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi langgengnya sistem kapitalisme (di) AS. Salah satu faktor kunci yang dipaparkan adalah lemahnya kemampuan institusi pendidikan dalam mengembangkan budaya kritis dalam masyarakat. Untuk memperkuat hipotesisnya, Chomsky mengutip beberapa hasil penelitian, salah satunya adalah studi UNICEF terbitan tahun 1993 dengan judul Child Neglect in Reach Societies yang ditulis oleh ekonom AS, Sylvia Ann Hewlett. Studi itu menyatakan bahwa sementara orang tua terlalu mempercayakan urusan pendidikan anak-anaknya kepada lembaga pendidikan formal, waktu aktual yang dihabiskan oleh orang tua untuk akrab kembali dengan dirinya bersama anak-anaknya merosot tajam dalam dua puluh tahun terakhir di negeri Anglo-Amerika. Hal ini membawa kehancuran identitas dan nilai-nilai keluarga. Juga membawa ketergantungan yang tajam terhadap televisi sebagai teman anak-anak. Juga membawa pada apa yang disebut sebagai ”anak-anak yang teryatimkan” (latchkey children), yaitu anak-anak yang hidup tanpa asuhan orang tua, dan ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya alkoholisme, penyalahgunaan obat-obatan, kriminalitas serta dampak-dampak buruk lain terhadap kesehatan, pendidikan, serta kemampuan berpartisipasi dalam suatu masyarakat yang demokratis. Menurut Chomsky, itu semua merupakan produk dari kebijakan-kebijakan sosial yang secara sengaja dirancang demi tujuan-tujuan tertentu, yaitu untuk memperkaya kalangan yang termasuk Fortune 500, namun memiskinkan yang lain. Ketika situasi ini dikombinasikan dengan sistem tirani politik, maka terpenuhilah syarat bagi adanya masyarakat yang terjinakkan.

Historical Engineering
Dalam upaya menyebarluaskan pengaruhnya terhadap negara-negara di sekitarnya, AS seringkali menggunakan cara-cara yang akibatnya dapat memakan ”biaya kemanusiaan” yang tinggi. Chomsky mencontohkan keterlibatan media dalam melakukan rekayasa sejarah (historical engineering) utamanya keterlibatan CIA dalam mengendalikan media di AS terkait konflik politik di beberapa negara Amerika Latin (Nikaragua, El Savador, Honduras, dan Kosta Rika). Chomsky dalam buku ini ingin menunjukkan bahwa pemerintah AS yang didukung oleh media massa telah beberapa kali menyebarkan fitnah terhadap Sandinista, namun pada saat bersamaan mereka menutup-nutupi kehancuran akibat sabotase dan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok Contra bentukan CIA. Pemalsuan berita tersebut melibatkan beberapa surat kabar terkemuka seperti Times, New York Times, dan Washington Post (hal.36).

Sebagai seorang Yahudi, Chomsky juga menaruh perhatian terhadap konflik di Palestina. Apa yang ia temukan di Palestina pun tak jauh beda dengan apa yang terjadi di Amerika Latin. Ia mengungkapkan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap para pejuang intifada’ jarang sekali yang muncul di media Israel (utamanya media massa Yahudi). Bahkan seorang pejabat resmi Kementerian Luar Negeri Israel, setelah kembali dari tugas perbantuannya, melaporkan bahwa sebagian besar kejadian-kejadian kekerasan dan kekejaman di wilayah-wilayah konflik sama sekali tak pernah sampai ke publik (hal.69).

Tentang Buku Ini dan Chomsky
Ketika pertama kali membaca judul buku ini, saya berekspektasi bahwa ini adalah sebuah buku yang mengupas mengenai perkembangan mutakhir dari praktek imperialisme di AS yang termasuk di dalamnya paparan teoritis ideologis terkait momentum krisis ekonomi di AS. Atau setidaknya merangkum sebuah proses pembentukan terminologi ”Neo imperialisme” yang membedakan dengan konsep imperialisme menurut beberapa teoritisi seperti Hobson (1902), Lenin (1916), atau juga Schumpeter (1919), dan termasuk Petras dan Veltmeyer (2001). Namun sayang, buku yang berisi kompilasi artikel Chosmky di era 1990-an ini sama sekali tidak memenuhi harapan di atas. Sebagai sebuah tinjauan historis terhadap kebijakan politik AS, buku ini sudah memberikan awalan yang baik. Namun jika dipandang dalam kerangka tinjauan kekinian atas situasi imperialisme AS hari ini, buku ini belum cukup memadai.

Kelebihan dari buku ini adalah terletak pada kemampuan Chomsky dalam menyajikan secara detil investigasinya atas kebijakan politik media di AS, juga pengamatannya terhadap keterlibatan CIA dalam menebar teror di beberapa negara Amerika Latin. Di samping itu, hal yang menarik dari Chomsky adalah pribadinya yang paradoks. Sebagai seorang yang berkewarganegaraan AS, Chomsky begitu garang dalam menghujat kapitalisme. Di sisi lain, sebagai seorang Yahudi, ia juga sangat membenci Zionisme Israel. Namanya menjadi semakin kontroversial ketika Presiden Venezuela, Hugo Frias Chavez, dalam pidatonya di depan Sidang Umum PBB menyebut salah satu karangan Chomsky yang berjudul Hegemony and Survival sebagai buku yang layak dibaca oleh para peserta sidang, terlebih untuk warga AS. Pada akhirnya, Chomsky telah turut memberikan kontribusinya dalam membongkar pilar-pilar imperialisme di AS, utamanya terhadap institusi pendidikan, media, kaum intelektual, juga instrumen demokrasi pasar. Analisis Chomsky terhadap pilar-pilar tersebut setidaknya telah membantu kita dalam menjawab rasa penasaran kita mengapa kapitalisme tidak memperoleh perlawanan yang sengit di AS.

Political Economics Illustrated

Siapa bilang belajar ekonomi-politik adalah sesuatu yang berat dan membosankan. Mungkin anda akan berubah fikiran setelah membaca “Political Economics Illustrated” yang dikarang oleh Eric. Karangan ini memberikan nuansa yang berbeda dalam literatur ekopol, dimana ia banyak menekankan penggunaan ilustrasi (kocak) seperti halnya komik. Bukan bermaksud menyederhanakan bahasan ekopol Marxist yang begitu luas, namun ilustrasi tersebut setidaknya memberikan awalan yang menarik untuk lebih tekun belajar ekopol.

Mungkin jika anda adalah pelajar pemula dari topik ekopol Marxist, anda tak perlu takut dan malas untuk memulai belajar. Anggap sepi saja itu celoteh Marx dimana ia pernah mengatakan bahwa “every beginning is difficult” yang ia tuliskan sebagai kalimat pembelaan gara-gara Das Capital dianggap sebagai bacaan yang berat oleh sebagian pembacanya. Well, dengan membaca Political Economics Illustrated, every beginning is enjoyable.

anda mau menikmati? silakan klik disini: polecs

Antara Cinta dan “Green Table”

Film Review

“The Girl in The Cafe”

Pemeran utama:

Bill Nighy………………Lawrence

Kelly MacDonald……Giny

Anton Lesser…………..George

Sutradara : David Yates

Penulis : Richard Curtis

Tgl Release : 25 juni 2005 (AS)

Genre : komedi/drama/romantis

Tag line : Love can’t change what’s wrong in the world. But it’s a start.

Penghargaan : Nominasi 2 Global Globe

Runtime : 94 menit

Goof : ketika lawrence dan gina check in di hotel, disebutkan oleh Front Office hotel tersebut kalau mereka mendapatkan kamar 5021. namun begitu mereka berjalan di lorong hotel, mereka masuk ke kamar 5121.

Review :

Kisah dalam film ini diawali dari pertemuan di sebuah cafe antara Lawrence (Bill Nighy), seorang penasehat menteri keuangan kanada dengan Gina (Kelly McDonald), seorang gadis pelajar yang memiliki naluri pemberontak. Di cafe tersebut Lawrence harus berbagi meja dengan Gina untuk sekedar minum teh. Dari sinilah dimulai komedi romantis dengan bumbu politik. Bagaimanapun ini adalah perjumpaan yang impresif khususnya bagi seorang pria tua yang membosankan yang dalam hidupnya hanya memiliki pekerjaannya, hingga membuat dia begitu berjarak dengan realita (termasuk kebutuhan untuk memiliki kekasih). Perjumpaan tersebut berlanjut dan semakin intens dari hari ke hari, hingga membawa Gina berkenalan dengan sang menteri keuangan. Masih belum cukup. Pertemuan yang semakin intens antara dua orang dengan selisih umur tersebut pada akhirnya membuat lawrence merasa perlu untuk mengajak Gina ke Reikjavik, ikut dalam rombongan tim diplomat ekonomi dalam rangka konfrensi G8. Dan disinilah klimaks dari hubungan mereka berdua.

Dalam suatu jamuan makan malam, tentunya bersama pak tua lawrence, Gina berhasil membuat berang semua diplomat, terutama sang menteri, karena kritiknya terhadap kesepakatan-kesepatan G8 yang hanya mengutamakan hutang dan perdagangan, bukannya berupaya bagaimana memerangi kemiskinan di negeri-negeri miskin. Karena suaranya yang vokal inilah, akhirnya Gina diusir dari pertemuan. Hal ini tidak memberikan pengaruh apapun kepada Lawrence kecuali ia menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Gina adalah benar.

Dari reikjavik lah, Gina berubah dari seorang gadis yang lugu menjadi gadis yang vokal. Juga di reikjavik lah, Lawrence menjadi sadar betapa ia samasekali tidak pernah bisa memahami what beyond dari kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan. Reikjavik juga yang mempertemukan pasangan yang tidak serasi tersebut mengalami malam yang mendekati cinta. Mereka tidak hanya intim dalam intelektualitas, namun juga intim dalam perasaan. Lantas bagaimana dengan kisah cinta mereka yang bersemi sepanjang konferensi G8? Yates menggantungkan kelanjutannya, dan seolah ia ingin menonjolkan pesan utamanya mengenai perlawanan terhadap kemiskinan. Dalam film tersebut digambarkan bagaimana suatu kesepakatan-kesepakatan lahir dari suatu pertemuan yang sifatnya eksklusif, seolah ingin mengingatkan kita mengenai keberadaan Green Table dalam setiap pertemuan WTO.

Secara sinematografi, film ini boleh diacungi jempol karena mencoba mengangkat permasalahan sosial, walaupun memang harus susah payah berdesak-desakkan dengan tema percintaan. Namun begitu, tetap ada kesalahan yang begitu mengganggu dalam salah satu scene film tersebut, yakni ketika sempat sekilas muncul wajah Hugo Chavez, presiden Venezuela, dalam pertemuan G8. Entah ini kekeliruan yang disengaja atau tidak, yang jelas ini adalah kesalahan fatal. Sampai hari ini Chaves jelas-jelas berpunggungan, baik secara ideologi, ekonomi maupun politik, dengan negara-negara G8.

Ada banyak hal yang ingin disampaikan dari film ini, namun yang paling menonjol adalah bahwa dengan cinta kita bisa memulai merubah sesuatu. Termasuk merubah hati dan pikiran. Yah, cinta saja memang tidak bisa menyelesaikan kemiskinan, namun setidaknya dengan cinta (terhadap kemanusiaan), kita bisa menjadi bagian dari generasi yang berikhtiar mengapus kemiskinan. Seperti kata Bapak Bangsa Afrika Selatan, Nelson Mandela :”Terkadang sebuah generasi harus menjadi hebat. Dan kau bisa menjadi generasi hebat itu“. Bagaimana dengan anda??

sumber rujukan : http://www.imdb.com/title/tt0443518/

Efek Paradoks Liberalisasi Finansial

oleh Arief R. Hakim

Di mata ekonom liberal, perdebatan mengenai manfaat liberalisasi perdagangan memang telah dianggap selesai. Tapi, tidak demikian dengan liberalisasi finansial. Beragam keraguan muncul, terutama setelah terjadinya beberapa krisis finansial yang, salah satu penyebabnya, adalah diterapkannya liberalisasi finansial. Kita bisa menyebut secara acak beberapa krisis finansial tersebut seperti, krisis ERM (European Exchange Rate Mechanism) di Eropa tahun 1992, tequila crises di Amerika Latin 1995, dan krisis asia 1997-1998. Demikian juga di Indonesia, terjadinya krisis 1997, samasekali bukan tidak terkait dengan liberalisasi finansial. Adanya arus dana jangka pendek dalam jumlah besar, jumlah utang luar negeri yang membengkak, adalah salah satu ekspresi dari liberalisasi finansial yang kemudian memperkokoh syarat-syarat terjadinya krisis finansial. Dalam khasanah teoritik mengenai liberalisasi finansial, terdapat empat aliran utama yang berkembang yaitu, model Keynes tahun 1936, Tobin tahun 1965, Neostrukturalis tahun 1979, dan Mckinnon dan Shaw tahun 1973. Model terakhir inilah yang banyak digunakan oleh negara-negara sedang berkembang (Fry, 1995). Ada beberapa komponen kunci dari liberalisasi finansial, antara lain: (a) deregulasi tingkat suku bunga; (b) penghapusan kontrol atas kredit; (c) privatisasi terhadap bank pemerintah dan institusi finansial; (d) penghapusan barriers to entry ke pasar finansial domestik bagi sektor privat dan atau bank asing; (e) penerapan market based instruments untuk kontrol moneter; (f) liberalisasi capital account (Singh, 2000). Berdasarkan pada komponen-komponen di atas, kita bisa melihat menonjolnya agenda-agenda Washington Consensus, seperti terlihat dari adanya kebijakan budget ketat, penghapusan subsidi, dan privatisasi BUMN. Disamping itu, terdapat juga penghapusan kontrol atas kredit yang akan berdampak pada penghapusan kredit dengan tingkat bunga rendah untuk sektor pertanian dan UMKM (usaha menengah dan kecil menengah). Sebagai bagian dari agenda Washington Consensus, tujuan utama dari liberalisasi finansial adalah untuk mengakselerasi proses integrasi perekonomian negara berkembang ke dalam perekonomian pasar global yang bersendikan pada prinsip-prinsip kapitalisme. Dalam beberapa studi literatur dan penelitian-penelitian empiris, seperti yang dilakukan Kaminsky dan Reinhart (1998), Detragiache dan Demirguc Kunt (1998), dan Glick dan Hutchinson (2001), ditemukan adanya peningkatan kerapuhan sektor finansial setelah diterapkannya liberalisasi finansial. Lebih lanjut, Stiglitz (2002) juga mengungkapkan bahwa bebasnya lalu-lintas modal internasional adalah penyebab dari hampir semua krisis nilai tukar dalam satu dekade terakhir di beberapa negara emerging market, seperti di Meksiko 1994, asia tenggara 1997, Rusia 1998, Turki 2001, dan Argentina 2002. Stiglitz mencontohkan India dan Cina, yang lolos dari krisis nilai tukar karena kedua negara tersebut tidak meliberalisasikan lalu-lintas modal.

Paradoks Kapital

Indonesia sebagai salah satu negara yang menerapkan liberalisasi finansial, memang sempat menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada era orde baru. Liberalisasi finansial yang secara de jure dimulai pada tahun 1983, telah memberikan kesempatan bagi masuknya modal asing dalam jumlah besar dan dalam berbagai bentuk. Dalam ukuran-ukuran ilmu ekonomi mainstream, tingginya pertumbuhan ekonomi di Indonesia tersebut membuat decak kagum lembaga-lembaga keuangan internasional, sampai mereka merasa perlu untuk menjuluki Indonesia sebagai salah satu “keajaiban Asia.” Puja-puji ini bisa dilihat sebagai bentuk kampanye atas model pembangunan ekonomi ideal yang berpijak pada prinsip-prinsip kapitalisme. Namun belum selesai puja-puji tersebut dinyanyikan, Indonesia mendapat sebuah serangan besar dan mematikan yang terjadi pada tahun 1997, yang kemudian meluluh-lantakkan mitos “keajaiban Asia.” Krisis ekonomi yang terjadi saat itu, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi terjun bebas hingga minus 14,3 persen pada tahun 1998. Besarnya jumlah utang luar negeri, lemahnya sistem perbankan, dan masalah KKN merupakan efek internal yang turut memperburuk dampak krisis di Indonesia. Kerapuhan internal tersebut diperparah dengan efek tular dari krisis di Thailand yang terjadi di bulan Juli 1997, yang berimbas pada tekanan terhadap rupiah. Kini setelah sepuluh tahun terjadinya krisis 1997-1998, situasi perekonomian Indonesia belum kunjung aman dari ancaman krisis baru. Terlebih, sektor keuangan kita saat ini menyimpan tumor yang setiap saat bisa menjadi ganas. Tumor tersebut tak lain adalah adanya fenomena hot money di pasar keuangan kita. Saat ini para pemilik modal asing, lebih memilih investasi portofolio daripada FDI (foreign direct invesment). Investasi portofolio sifatnya sangat jangka pendek, rendah biaya, dan rendah resiko sehingga sangat diminati pemilik modal asing. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung, sekitar Rp 128 trilliun menurut catatan BI. Dana ini mengalir ke tiga instrumen, yang terbesar di Surat Utang Negara/SUN (USD 5,8 milliar), kemudian Sertifikat Bank Indonesia/SBI ( USD 5 milliar), dan saham (USD 5,6 milliar). Gelombang arus modal jangka pendek dalam skala masif ke negara-negara emerging market Asia, di tengah ekses likuiditas berlimpah di pasar finansial global inilah yang kini sedang dicoba untuk dijinakkan oleh otoritas moneter di berbagai negara berkembang. Besarnya arus dana portofolio yang mengalir ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, seolah membenarkan tesis ”paradoks kapital” yang diajukan Robert A. Lucas. Pemenang nobel ekonomi 1995 ini, mengatakan, kapital dari negara-negara maju cenderung beranak-pinak di negara berkembang tetapi, akan segera mengalir kembali ke negara maju. Di negara berkembang, upah buruh jauh lebih rendah dibanding upah buruh di negara maju, sehingga akan menghasilkan nilai lebih yang jauh lebih besar. Keuntungan yang diperoleh dari investasi dalam bentuk apapun akan segera mengalir kembali ke negara maju.

Kerapuhan Finansial

“Krisis yang menyebar hingga di luar AS, ke bank-bank dan berbagai sektor di seluruh dunia, adalah salah satu yang paling buruk dalam sejarah pasar finansial,” demikian diungkapkan Chief Market Strategis Bank of America, Joseph Quinlan seperti dikutip AFP, Jumat (15/2/2008). Pernyataan Quinlan ini adalah penjelasan mengenai magnitude dari krisis subprime mortgage yang menggambarkan betapa sistem finansial global yang begitu liberal kini, telah terjangkiti virus kerapuhan finansial. Virus kerapuhan finansial tersebut, kini tidak hanya ada di negara-negara berkembang, namun telah menyerang secara ganas hingga ke jantung kapitalisme global, yang tak lain adalah Amerika Serikat. Berdasarkan laporan Bank of America, kerugian akibat krisis subprime AS tersebut jika dihitung sejak Oktober 2007 telah mencapai US$ 7,7 triliun atau Rp 70.840 triliun. Standard & Poor’s sebelumnya juga merilis angka kerugian hingga US$ 5,2 triliun, namun khusus untuk periode Januari 2008 saja. Nilai kerugian ini lebih buruk dibandingkan dengan kerugian akibat krisis mata uang Brasil tahun 1999, peristiwa ‘Black Monday’ di Wall Street pada tahun 1987, dan kolapsnya Long Term Capital Management (LTCM) di tahun 1998. Meskipun banyak ekonom liberal sepakat bahwa liberalisasi finansial meningkatkan kemungkinan terjadinya krisis finansial, namun faktor utama yang dipersalahkan adalah semacam lemahnya good governance, pasar yang tidak sempurna, ataupun praktek moral hazard yang terjadi di negara bersangkutan. Tidak ada kecurigaan sama sekali bahwa ada yang keliru dengan faktor hulunya yakni, ideologi pasar bebas. Berangkat dari berbagai pengalaman krisis ekonomi, kini beberapa negara telah mengadopsi kebijakan kontrol kapital, seperti Malaysia dan Thailand yang telah menerapkannya dalam derajat tertentu. Cina dan India pun juga telah menjadi bukti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetap bisa dicapai walau menerapkan kebijakan kontrol kapital dalam derajat tertentu. Namun, sebaliknya, Indonesia dengan kepercayaan diri yang tinggi malah semakin membenamkan diri ke dalam sistem finansial global yang semakin liberal.***

artikel ini juga bisa dibaca dijurnal indoprogress